Minggu, 04 Juli 2010
Segera Bentuk Kabupaten Bekasi Utara
Kab. Bekasi Utara yang ingin terpisah dari kabupaten induk diharapkan bisa segera terbentuk dan pemerintah diharapkan pula segera membentuk dan merealisasikannya. Demikian diungkapkan Ketua Panitia Pembentukan Kab. Bekasi Utara, Sanusi Nasihun kepada "GM", Senin (18/5) di Kantor Bupati Bekasi.
Menurut Sanusi, pembentukan Kab. Bekasi Utara sudah disetujui 81% penduduk Kab. Bekasi Utara yang terdiri atas 12 kecamatan. Sedangkan PAD dan penduduk serta luas wilayahnya, kata Sanusi, sudah memungkinkan untuk membentuk Dati II otonom baru Bekasi Utara.
Sedangkan wilayah yang akan tergabung, menurut Sanusi, terdiri atas 12 kecamatan, yakni Kec. Taruma Jaya, Babelan, Sukawangi, Tambelang, Sukakarya, Sukatani, Cabang Bungin, Muara Gembong, Pabayuran, Tambun Utara, Karang Bahagia, dan Cibitung. Sedangkan jumlah penduduknya lebih kurang 2 juta orang.
Mengenai PAD sudah memenuhi persyaratan pembentukan wilayah otonom baru, yakni 1,7 triliun per tahun. Sedangkan PAD itu selama ini disumbangkan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari perdagangan dan jasa. "Kalau wilayah ini menjadi daerah otonom baru, PAD-nya untuk membiayai belanja daerah," ujar Nasihun.
Disebutkannya, sumbangan yang terbesar wilayah ini adalah dari perdagangan dan jasa, belum lagi dari segi Industri maupun pertanian dan bahkan dari segi perikanan, terutama dari hasil kelautan, cukup menjanjikan.
Wilayah utara, khusunya Tambelang dan Cabang Bungin adalah penghasil perikanan, sedangkan dari segi pertanian disumbangkan dari Kecamatan Sukatani atau lumbang padi. Dilihat dari segi pendapatan daerah wilayah Bekasi Utara, sudah memenuhi syarat menjadi wilayah otonom baru, terpisah dari wilayah Kab. Bekasi Induk.
Oleh sebab itu menurut Sanusi, sudah selayaknya Pemprov dan Pemerintah Pusat mengkaji dan mendorong wilayah otonom. "Kami minta Bupati Bekasi Induk seharusnya mendorong wilayah menjadi Kab. Bekasi Utara agar pelayanan masarakat lebih ditingkatkan," ujarnya. (B.62)**
Sumber :
http://klik-galamedia.com/indexedisi.php?id=20090519&wartakode=20090519133530
19 Mei 2009
Sumber Gambar:
Peta Bekasi - Jabar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi
Peta Bekasi
http://bekasiutara.files.wordpress.com/2009/07/peta-bekasi.jpg
Kilang LPG Babelan
http://forum.detik.com/showthread.php?t=25043
Hutan Mangrove Muara Gembong
http://bekasitourism.com/activities.php?hal=activities-all.php&id=51
Tujuh Sumur Minyak Baru Ditemukan di Bekasi
Tidak kurang dari tujuh calon lokasi sumur minyak baru ditemukan di Kabupaten Bekasi. Sumur-sumur tersebut sudah disurvei Pertamina, tetapi belum digali karena Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mengeluarkan izin eksplorasi.
Ketujuh lokasi sumur minyak itu berada di Kecamatan Sukawangi, Sukakarya, Tarumajaya, Muara Gembong, Babelan, dan Tambun Utara, serta Cikarang Utara. ”Lokasi itu sudah selesai disurvei Pertamina, tetapi kami belum mengeluarkan izin eksplorasi,” kata Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana, ketika ditemui Kamis (21/8).
Sampai saat ini, Pertamina sedang mengeksplorasi minyak di wilayah Babelan. Cadangan minyak bumi yang terkandung di Babelan diperkirakan mencapai 233 juta barrel minyak. Selain menghasilkan minyak bumi, sumur-sumur Pertamina di Babelan juga menghasilkan jutaan kaki kubik gas alam.
Menurut Darip, Kabupaten Bekasi kaya akan potensi minyak bumi, tetapi kekayaan alam itu belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi, terutama warga bagian utara Kabupaten Bekasi.
Daerah-daerah yang memiliki kandungan minyak bumi tersebut umumnya berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Namun, kemiskinan tampak jelas di daerah yang kaya potensi minyak bumi, seperti terlihat di wilayah Babelan.
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/05503710/tujuh.sumur.minyak.baru.ditemukan.di.bekasi
22 Agustus 2008
Ketujuh lokasi sumur minyak itu berada di Kecamatan Sukawangi, Sukakarya, Tarumajaya, Muara Gembong, Babelan, dan Tambun Utara, serta Cikarang Utara. ”Lokasi itu sudah selesai disurvei Pertamina, tetapi kami belum mengeluarkan izin eksplorasi,” kata Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana, ketika ditemui Kamis (21/8).
Sampai saat ini, Pertamina sedang mengeksplorasi minyak di wilayah Babelan. Cadangan minyak bumi yang terkandung di Babelan diperkirakan mencapai 233 juta barrel minyak. Selain menghasilkan minyak bumi, sumur-sumur Pertamina di Babelan juga menghasilkan jutaan kaki kubik gas alam.
Menurut Darip, Kabupaten Bekasi kaya akan potensi minyak bumi, tetapi kekayaan alam itu belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi, terutama warga bagian utara Kabupaten Bekasi.
Daerah-daerah yang memiliki kandungan minyak bumi tersebut umumnya berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Namun, kemiskinan tampak jelas di daerah yang kaya potensi minyak bumi, seperti terlihat di wilayah Babelan.
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/05503710/tujuh.sumur.minyak.baru.ditemukan.di.bekasi
22 Agustus 2008
Udang Galah Muara Gembong
Ola. Apa kabar? Malam Minggu nih. Karena bingung hendak melakukan apa, baiknya saya menulis saja. Hehe. Nah tulisan singkat kali ini benar-benar tentang mancing. Tepatnya memancing udang galah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Udang galah atau Penaeus monodon (Latin) dan atau Tiger prawn (Inggris) adalah target pancingan yang populer di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di luar negeri sana. Di negeri kita yang terkenal dengan potensi udang galahnya adalah Kalimantan dan Sumatera. Udang galah di kedua pulau itu bisa sebesar botol minuman mineral 600 ml besarnya. Komunitas pemancing udang galah di Indonesia, menurut saya, juga cukup besar dan termasuk sangat militan.
Di Kali Bekasi lokasi memancing udang galah yang masih cukup baik terletak di dekat muara tepatnya di daerah Muara Gembong (3 jam dari Jakarta) dimana air sungainya masih lumayan jernih dan terbebas dari polutan. Ukuran udang galah yang terpancing tidak semuanya besar. Mulai dari sebesar jempol tangan orang dewasa hingga seukuran gagang joran popping. Udang galah sejatinya bisa tumbuh besar hingga sepanjang 36 cm dengan berat hingga 6-7 ons. Di Kali Bekasi, dalam sehari, asal kita berada di spot yang tepat, strike akan banyak sekali terjadi. Udang biasanya akan makan saat air mulai pasang naik ataupun pasang turun. Intinya waktu ada pergerakan arus air. Namun meski begitu udang galah tidak akan berada di lokasi yang arusnya deras. Dia akan memilih lokasi yang airnya tidak terlalu deras. Hambatan paling besar memancing di Kali Bekasi adalah saat turun limbah dari daerah industri di Bekasi dan sekitarnya yang dibuang ke kali ini, udang galah biasanya akan menghilang. Kalau sudah begitu, diperlukan waktu hingga 1 ½ bulan agar udang galah muncul kembali.
Piranti mancing yang kita perlukan adalah joran spinning dari fiber yang sangat lentur. Saking lenturnya, biasanya tidak ada ukuran lbs-nya lagi. Pemancing udang kawakan biasanya membuat sendiri jorannya. Joran tegeg yang lentur juga bisa digunakan tetapi akan lebih rumit saat men-setting kedalaman air. Kemudian diperlukan reel yang kecil sekali. Tidak pakai reel juga bisa tetapi akan sulit saat fight dan mengatur kedalaman. Tali pancing sebisa mungkin tali monofilamen yang halus/lembut (3-10 lbs). Kail yang kita gunakan adalah kail khusus untuk mancing udang khususnya nomer 9-12. Bentuk kail ini biasanya melengkung seperti jarum dan tanpa barb (kait). Kita juga memerlukan pemberat dari timah bulat kecil (pemberat bisa kita letakkan di atas kili-kili). Umpan paling efektif adalah cacing tanah dan cacing bakau (yang darahnya merah dan amis). Kita juga masih memerlukan kelapa bakar yang dipecah-pecah untuk chumming agar udang datang dan berkumpul di lokasi mancing.
Nah menangani udang ini harus sangat lembut. Kalau sudah terjadi strike, udang tidak boleh disentak seperti layaknya mancing ikan, tetapi dibiarkan saja dulu hingga ujung joran agak melengkung halus. Baru kemudian kita menarik atau lebih tepatnya mengangkat perlahan-lahan joran kita sambil menggulung reel dengan sangat pelan dan halus. Idealnya saat digulung posisi kenur tegak lurus dengan posisi udang. Sensasi memancing udang berbeda dengan memancing ikan besar di lautan karena saat memancing udang kita membutuhkan kesabaran tinggi dan perasaan yang sangat halus. Salam mancing udang!
* Tunggu penayangan episode mancing udang galah Muara Gembong ini hanya di MANCING MANIA TRANS|7.
* Foto 1: Ukuran udang galah di Muara Gembong, Kali Bekasi, Jawa Barat. Termasuk besar untuk ukuran udang galah di Jawa. Tetapi biasa saja kalau dibandingkan dengan ukuran udang galah di luar Jawa.
* Foto 2: Tugu ucapan selamat datang di 'gerbang' Kecamatan Muara Gembong. Daerah rupanya sadar dengan potensinya.
* Foto 3: Tepian kali di Muara Gembong cukup jernih untuk ukuran sungai-sungai di Jawa. Udang biasanya memilih lokasi yang tidak berarus deras.
Sumber :
Michael Risdianto
http://michaelrisdianto.blogspot.com/2009/08/udang-galah-muara-gembong-kisah-mancing.html
8 Agustus 2009
* All pictures taken 06/08/09
Sukarelawan Empat Dekade
Penemuan Situs Buni sempat mencengangkan dunia arkeologi pada 1960-1970-an. Ketika itu, para arkeolog dan ribuan penduduk Bekasi dan sekitarnya berlomba menemukan "harta karun"-emas, tepatnya-di lokasi tersebut. Ada sejumlah penduduk yang menyerahkan hasil penggalian mereka ke Museum Nasional secara sukarela. Beberapa arkeolog kemudian turun tangan, bahu-membahu dengan penduduk setempat, untuk menyelamatkan Situs Buni. Di antaranya R.P. Soejono, I Made Sutayasa, Teguh Asmar, dan Hasan Djafar. Dana penelitian yang seret membuat para arkeolog ini nyaris tak bisa bergerak selama bertahun-tahun. Namun, saat Pertamina menemukan minyak di Babelan, aktivitas penyelamatan Situs Buni kembali digiatkan. Berikut ini beberapa nama yang telah banyak menyumbangkan tenaga demi kelangsungan Situs Buni hingga sekarang.
Dullah
Ingat Situs Buni, ingat Pak Dullah. Meski Dullah sudah meninggal dunia pada 1980-an di usia 60-an tahun, arkeolog senior ataupun petugas Museum Nasional selalu menyebut nama warga Sukatani, Bekasi, itu tatkala berbicara tentang hasil temuan dari Situs Buni, yang jumlahnya mencapai ratusan buah. "Tanpa Pak Dullah, koleksi Situs Buni tak seberapa," kata Kepala Museum Nasional, Endang Sri Hardiati.
Sejatinya, Dullah adalah pedagang serabutan. Tatkala pada 1960 Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) menyerukan agar masyarakat melapor bila menemukan benda purbakala, intuisi bisnis Dullah muncul. Dullah keluar-masuk kampung untuk membeli aneka hasil temuan, seperti perhiasan emas, manik-manik, gerabah, dan beliung persegi. Setelah membeli dan menghimpunnya, Dullah langsung membawanya ke Museum Nasional atau Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (sebelumnya LPPN). Kalau Museum Nasional tak punya uang, dia bersedia dibayar pada pengiriman "barang" berikutnya. "Pak Dullah lebih sebagai penyelamat Situs Buni ketimbang bisnisnya," kata Endang.
Romli Abdullah
Belasan kapak persegi masa neolitikum dikeluarkan dari laci lemari lusuh. "Dikoleksi, mana tahu berguna," kata pemiliknya, Romli Abdullah, 69 tahun. Benda-benda yang dibuat dan digunakan masyarakat Buni masa prasejarah tersebut biasanya diperoleh Romli secara kebetulan ketika ia mencangkul pekarangannya untuk menanam kangkung dan bayam. "Kemarin, saya mendapat beliung persegi saat mencangkul," ujarnya kepada TEMPO.
Kesadarannya untuk menyelamatkan benda-benda prasejarah dilakukan sejak ditemukannya Situs Buni pada 1958. Ketika itu, Romli menjabat juru tulis desa, sedangkan kepala desanya ayahnya sendiri, Abdullah. Selain berbekal ilmu dari guru sejarahnya tatkala ia duduk di bangku sekolah rakyat, kepeduliannya terhadap benda-benda Situs Buni tumbuh berkat perkenalannya dengan arkeolog R.P. Soejono dan Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusuma, yang berkunjung ke Buni pada 1960.
Meski Soejono sudah tak meneliti Buni, Romli tetap membantu arkeolog, sejarawan, wartawan, dan anak sekolah yang ingin mengetahui sejarah Buni. Ketika Pemerintah Kabupaten Bekasi menyusun buku sejarah Bekasi pada 1970-an, Romli membantu tim penelitian yang dipimpin M. Husein Kamaliy dan Eni Suhaeni. Kini, saat dirinya sudah pensiun dan hidup sebagai petani, selain menyelamatkan situs, dia dengan sabar menerangkan kepada anak-anak Buni tentang fungsi kapak persegi bagi kehidupan. "Mereka harus bangga, nenek moyangnya adalah pekerja tangguh sejak zaman purba," ujarnya.
Nurhasan Ashari
Kegeraman terpancar dari wajah Nurhasan Ashari, 33 tahun. Anak muda Babelan yang kini menjabat Ketua Presidium Pusat Peran-Serta Masyarakat (PPM) Kabupaten Bekasi itu terpaksa mempersiapkan surat yang ditujukan untuk Pertamina. "Mereka harus melibatkan arkeolog," ujar Nurhasan. Alasannya, lokasi pengeboran minyak persis berada di wilayah kompleks situs kebudayaan Buni.
Perhatian dan pengetahuan sejarah yang diperoleh sampai tingkat SMU membuat Nurhasan berupaya menyelamatkan situs di Babelan tersebut. Selain menghimpun benda yang diduga berasal dari masa prasejarah dan sejarah, Nurhasan, si sukarelawan penyelamat situs, pun berjuang di jalur formal. Bekerja sama dengan pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat yang dipimpinnya telah melakukan penelitian pada 2003. Hasilnya, antara lain, buku Benda Cagar Budaya Kabupaten Bekasi. Tidak sampai di situ, dia dan kawan-kawannya tengah berjuang agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat peraturan daerah tentang perawatan, perlindungan, dan pelestarian benda cagar budaya. "Selamatkan Situs Buni sebelum terlambat," ujarnya.
R.P. Soejono
Kelopak mata Prof. Dr. R.P. Soejono berkaca-kaca ketika mendengar kabar tanah Babelan memuncratkan minyak. Ia terharu karena di satu sisi eksploitasi menghasilkan devisa amat besar untuk negara. Tapi, di sisi lain, tambang minyak itu bakal merusak Situs Buni, yang belum tuntas diteliti. "Saya kecewa kalau proyek minyak merusak Situs Buni," kata Soejono sambil memperlihatkan puluhan kapak persegi masa neolitikum dari daerah Buni. Arkeolog senior di Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan itu layak gusar. Sebab, dialah arkeolog pertama yang datang ke Buni pada 1960, ketika ribuan orang berpesta-pora mengaduk-aduk tanah Babelan untuk memperoleh berbagai perhiasan emas di sekitar tulang-belulang manusia, aneka gerabah, dan beliung persegi.
Sadar temuan tersebut berasal dari masa prasejarah dan awal sejarah, Soejono, yang ketika itu masih berstatus mahasiswa arkeologi Universitas Indonesia, bersama Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional serta Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusuma sempat meminta masyarakat menghentikan penggalian. "Tapi, di belakang kami, mereka tetap menggali." Dengan perasaan sedih, Soejono terus melakukan penelitian. Sayangnya, belum rampung mengungkap rahasia Buni, dia ditugasi ke Bali pada 1961. Arkeolog senior ini sempat memperkenalkan Situs Buni kepada dunia internasional untuk pertama kalinya melalui tulisannya berjudul Indonesia dalam buletin Asian Perspectives pada 1963.
Soejono dibantu oleh dua muridnya yang juga setia kepada situs Buni selama bertahun-tahun, yakni I Made Sutayasa dan Teguh Asmar. Penelitian Situs Buni menjadi tak terurus sejak 1970-an setelah Sutayasa ke Bali dan Teguh meninggal dunia. Kini, pada usianya yang beranjak 78 tahun, Soejono menggeliat kembali. Dalam waktu dekat, dia ingin menyambangi Buni. "Mencari kaitan Situs Buni, minyak, dan peradaban manusia," kata Soejono.
Hasan Djafar
Situs Buni membuat arkeolog Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Hasan Djafar, 63 tahun, tergelitik untuk memfokuskan diri pada penelitian arkeologi sekitar Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pada masa mahasiswa, Hasan terjun ke Babelan untuk menyaksikan kemegahan situs Buni. Dari situ, dia mencoba melakukan pengembangan penelitian. Bersama-sama arkeolog Ayatrohaedi dan sejumlah mahasiswanya, dia menjalin kerja sama dengan Dinas Permuseuman DKI Jakarta sejak 1970-an.
Dari hasil penelitiannya, ternyata temuan benda prasejarah sejenis Situs Buni tersebar amat luas sampai ke Banten, Jakarta, dan Karawang. Bahkan Jabotabek didominasi temuan prasejarah masa neolitikum. "Kebudayaan Buni seakan memancar ke daerah yang amat luas," ujarnya. Keasyikannya melakukan pengembaraan membuat dirinya tertambat di Batujaya, Karawang, sejak 1984. Rupanya, di persawahan sebelah timur Sungai Citarum terdapat gundukan tanah (unur) yang kemudian terbukti sebagai candi Kerajaan Tarumanegara pada abad V-VI. Inilah salah satu kompleks percandian tertua di Pulau Jawa.
Kini Hasan dipercaya meneliti Batujaya atas sokongan donatur bergengsi dari sejumlah
negara maju. Bahkan, untuk memperoleh gelar doktornya pun, dia membahas Batujaya. Dari hasil penelitiannya, Batujaya diyakini sebagai pusat religi Tarumanegara, sedangkan Bekasi diindikasikan sebagai pusat politik dan pemerintahan. Maka, seusai membedah Batujaya, dia bertekad akan membedah Bekasi dan Jakarta sampai terkuaknya misteri Situs Buni dan lokasi Kerajaan Tarumanegara. Mengutip Hasan: "Saya akan kembali ke (Situs) Buni dan Tarumanegara di Bekasi."
Sumber :
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/04/19/SEL/mbm.20040419.SEL90694.id.html
19 April 2004
Dullah
Ingat Situs Buni, ingat Pak Dullah. Meski Dullah sudah meninggal dunia pada 1980-an di usia 60-an tahun, arkeolog senior ataupun petugas Museum Nasional selalu menyebut nama warga Sukatani, Bekasi, itu tatkala berbicara tentang hasil temuan dari Situs Buni, yang jumlahnya mencapai ratusan buah. "Tanpa Pak Dullah, koleksi Situs Buni tak seberapa," kata Kepala Museum Nasional, Endang Sri Hardiati.
Sejatinya, Dullah adalah pedagang serabutan. Tatkala pada 1960 Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN) menyerukan agar masyarakat melapor bila menemukan benda purbakala, intuisi bisnis Dullah muncul. Dullah keluar-masuk kampung untuk membeli aneka hasil temuan, seperti perhiasan emas, manik-manik, gerabah, dan beliung persegi. Setelah membeli dan menghimpunnya, Dullah langsung membawanya ke Museum Nasional atau Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (sebelumnya LPPN). Kalau Museum Nasional tak punya uang, dia bersedia dibayar pada pengiriman "barang" berikutnya. "Pak Dullah lebih sebagai penyelamat Situs Buni ketimbang bisnisnya," kata Endang.
Romli Abdullah
Belasan kapak persegi masa neolitikum dikeluarkan dari laci lemari lusuh. "Dikoleksi, mana tahu berguna," kata pemiliknya, Romli Abdullah, 69 tahun. Benda-benda yang dibuat dan digunakan masyarakat Buni masa prasejarah tersebut biasanya diperoleh Romli secara kebetulan ketika ia mencangkul pekarangannya untuk menanam kangkung dan bayam. "Kemarin, saya mendapat beliung persegi saat mencangkul," ujarnya kepada TEMPO.
Kesadarannya untuk menyelamatkan benda-benda prasejarah dilakukan sejak ditemukannya Situs Buni pada 1958. Ketika itu, Romli menjabat juru tulis desa, sedangkan kepala desanya ayahnya sendiri, Abdullah. Selain berbekal ilmu dari guru sejarahnya tatkala ia duduk di bangku sekolah rakyat, kepeduliannya terhadap benda-benda Situs Buni tumbuh berkat perkenalannya dengan arkeolog R.P. Soejono dan Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusuma, yang berkunjung ke Buni pada 1960.
Meski Soejono sudah tak meneliti Buni, Romli tetap membantu arkeolog, sejarawan, wartawan, dan anak sekolah yang ingin mengetahui sejarah Buni. Ketika Pemerintah Kabupaten Bekasi menyusun buku sejarah Bekasi pada 1970-an, Romli membantu tim penelitian yang dipimpin M. Husein Kamaliy dan Eni Suhaeni. Kini, saat dirinya sudah pensiun dan hidup sebagai petani, selain menyelamatkan situs, dia dengan sabar menerangkan kepada anak-anak Buni tentang fungsi kapak persegi bagi kehidupan. "Mereka harus bangga, nenek moyangnya adalah pekerja tangguh sejak zaman purba," ujarnya.
Nurhasan Ashari
Kegeraman terpancar dari wajah Nurhasan Ashari, 33 tahun. Anak muda Babelan yang kini menjabat Ketua Presidium Pusat Peran-Serta Masyarakat (PPM) Kabupaten Bekasi itu terpaksa mempersiapkan surat yang ditujukan untuk Pertamina. "Mereka harus melibatkan arkeolog," ujar Nurhasan. Alasannya, lokasi pengeboran minyak persis berada di wilayah kompleks situs kebudayaan Buni.
Perhatian dan pengetahuan sejarah yang diperoleh sampai tingkat SMU membuat Nurhasan berupaya menyelamatkan situs di Babelan tersebut. Selain menghimpun benda yang diduga berasal dari masa prasejarah dan sejarah, Nurhasan, si sukarelawan penyelamat situs, pun berjuang di jalur formal. Bekerja sama dengan pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat yang dipimpinnya telah melakukan penelitian pada 2003. Hasilnya, antara lain, buku Benda Cagar Budaya Kabupaten Bekasi. Tidak sampai di situ, dia dan kawan-kawannya tengah berjuang agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat peraturan daerah tentang perawatan, perlindungan, dan pelestarian benda cagar budaya. "Selamatkan Situs Buni sebelum terlambat," ujarnya.
R.P. Soejono
Kelopak mata Prof. Dr. R.P. Soejono berkaca-kaca ketika mendengar kabar tanah Babelan memuncratkan minyak. Ia terharu karena di satu sisi eksploitasi menghasilkan devisa amat besar untuk negara. Tapi, di sisi lain, tambang minyak itu bakal merusak Situs Buni, yang belum tuntas diteliti. "Saya kecewa kalau proyek minyak merusak Situs Buni," kata Soejono sambil memperlihatkan puluhan kapak persegi masa neolitikum dari daerah Buni. Arkeolog senior di Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan itu layak gusar. Sebab, dialah arkeolog pertama yang datang ke Buni pada 1960, ketika ribuan orang berpesta-pora mengaduk-aduk tanah Babelan untuk memperoleh berbagai perhiasan emas di sekitar tulang-belulang manusia, aneka gerabah, dan beliung persegi.
Sadar temuan tersebut berasal dari masa prasejarah dan awal sejarah, Soejono, yang ketika itu masih berstatus mahasiswa arkeologi Universitas Indonesia, bersama Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional serta Panglima Kodam Jaya Umar Wirahadikusuma sempat meminta masyarakat menghentikan penggalian. "Tapi, di belakang kami, mereka tetap menggali." Dengan perasaan sedih, Soejono terus melakukan penelitian. Sayangnya, belum rampung mengungkap rahasia Buni, dia ditugasi ke Bali pada 1961. Arkeolog senior ini sempat memperkenalkan Situs Buni kepada dunia internasional untuk pertama kalinya melalui tulisannya berjudul Indonesia dalam buletin Asian Perspectives pada 1963.
Soejono dibantu oleh dua muridnya yang juga setia kepada situs Buni selama bertahun-tahun, yakni I Made Sutayasa dan Teguh Asmar. Penelitian Situs Buni menjadi tak terurus sejak 1970-an setelah Sutayasa ke Bali dan Teguh meninggal dunia. Kini, pada usianya yang beranjak 78 tahun, Soejono menggeliat kembali. Dalam waktu dekat, dia ingin menyambangi Buni. "Mencari kaitan Situs Buni, minyak, dan peradaban manusia," kata Soejono.
Hasan Djafar
Situs Buni membuat arkeolog Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Hasan Djafar, 63 tahun, tergelitik untuk memfokuskan diri pada penelitian arkeologi sekitar Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pada masa mahasiswa, Hasan terjun ke Babelan untuk menyaksikan kemegahan situs Buni. Dari situ, dia mencoba melakukan pengembangan penelitian. Bersama-sama arkeolog Ayatrohaedi dan sejumlah mahasiswanya, dia menjalin kerja sama dengan Dinas Permuseuman DKI Jakarta sejak 1970-an.
Dari hasil penelitiannya, ternyata temuan benda prasejarah sejenis Situs Buni tersebar amat luas sampai ke Banten, Jakarta, dan Karawang. Bahkan Jabotabek didominasi temuan prasejarah masa neolitikum. "Kebudayaan Buni seakan memancar ke daerah yang amat luas," ujarnya. Keasyikannya melakukan pengembaraan membuat dirinya tertambat di Batujaya, Karawang, sejak 1984. Rupanya, di persawahan sebelah timur Sungai Citarum terdapat gundukan tanah (unur) yang kemudian terbukti sebagai candi Kerajaan Tarumanegara pada abad V-VI. Inilah salah satu kompleks percandian tertua di Pulau Jawa.
Kini Hasan dipercaya meneliti Batujaya atas sokongan donatur bergengsi dari sejumlah
negara maju. Bahkan, untuk memperoleh gelar doktornya pun, dia membahas Batujaya. Dari hasil penelitiannya, Batujaya diyakini sebagai pusat religi Tarumanegara, sedangkan Bekasi diindikasikan sebagai pusat politik dan pemerintahan. Maka, seusai membedah Batujaya, dia bertekad akan membedah Bekasi dan Jakarta sampai terkuaknya misteri Situs Buni dan lokasi Kerajaan Tarumanegara. Mengutip Hasan: "Saya akan kembali ke (Situs) Buni dan Tarumanegara di Bekasi."
Sumber :
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/04/19/SEL/mbm.20040419.SEL90694.id.html
19 April 2004
Warga Sukatani Menuntut Kali Cikarang Terbebas Limbah
Sesuai rencana, puluhan warga Sukatani yang tergabung dalam For Kampuss-C (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sungai Sukatani Cikarang), Rabu (05/05) mendatangi Bupati Bekasi. Mereka ingin menyampaikan kekecewaan mereka pada pencemaran sejumlah kali yang mereka andalkan untuk kebutuhan sehari-hari.
Namun rupanya Bupati tak menemui warga tanpa alasan. Akhirnya warga hanya bisa diterima Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, Daryanto.
“Bupati tidak peka dan tanggap dengan keluhan warga Sukatani yang sudah hampir 15 tahun merasakan pencemaran Kali Cikarang. Padahal Kali Cikarang dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari warga. Sudah dua kali kita kecewa Bupati tidak pernah mau menemui warga,” sesal Marjaya, warga Sukatani di ruang rapat Asda II.
Warga menuntut agar Bupati tegas dan menindak pabrik dan perusahaan yang telah melakukan pencemaran.
Sementara Kepala BPLH, Daryanto tak bisa berbuat banyak. Daryanto kembali berjanji turun ke lapangan untuk memastikan pencemaran yang terjadi. Daryanto juga mengatakan masalah tersebut sebagai kewenangan Perum Jasa Tirta II.
Tak puas dengan itu, warga pun bergeser ke DPRD Kabupaten Bekasi. hadapan Komisi C, perwakilan warga, Fery Muzakki, mengungkapkan selain pabrik, sejumlah tempat pemotongan ayam juga berkontribusi pada pencemaran Kali Cikarang. ”Ada sekitar 30 tempat pemotongan, dengan intensitas sekitar 800 ekor ayam yang dipotong setiap harinya oleh setiap rumah potong dan mereka membuang bekas potongan serta darahya ke Kali Cikarang. Padahal Kali tersebut masih dipakai sebagai MCK bagi warga,” ujar Kepala Bidang Dakwah PUI Kecamatan Sukatani ini.
Kepada Komisi C, Fery mewakili warga meminta agar ada penindakan tegas kepada perusahan yang melakukan pencemaran, menutup pemotongan ayam di bantaran Kali Cikarang, menindak oknum pegawai Pemkab Bekasi pada instansi yang terkait yang telah 15 tahun membiarkan pencemaran lingkungan terjadi di Kali Cikarang, dan terakhir, warga meminta fungsi Kali Cikarang dikembalikan.
Ketua Komisi C, Aep Saepul Rohman berjanji akan memenuhi permintaan warga. “Kami juga akan meminta kompensasi bagi kebutuhan warga yang sangat mendambakan air bersih sebelum kali tersebut normal seperti semula dan terhadap pelangggaran penggunaan tanah untuk pemotongan yang tanpa izin akan melibatkan Satpol PP dalam penegakannya,” janjinya. (zal/jie)
Sumber :
http://radar-bekasi.com/index.php?mib=berita.detail&id=56891
8 Mei 2010
Namun rupanya Bupati tak menemui warga tanpa alasan. Akhirnya warga hanya bisa diterima Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, Daryanto.
“Bupati tidak peka dan tanggap dengan keluhan warga Sukatani yang sudah hampir 15 tahun merasakan pencemaran Kali Cikarang. Padahal Kali Cikarang dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari warga. Sudah dua kali kita kecewa Bupati tidak pernah mau menemui warga,” sesal Marjaya, warga Sukatani di ruang rapat Asda II.
Warga menuntut agar Bupati tegas dan menindak pabrik dan perusahaan yang telah melakukan pencemaran.
Sementara Kepala BPLH, Daryanto tak bisa berbuat banyak. Daryanto kembali berjanji turun ke lapangan untuk memastikan pencemaran yang terjadi. Daryanto juga mengatakan masalah tersebut sebagai kewenangan Perum Jasa Tirta II.
Tak puas dengan itu, warga pun bergeser ke DPRD Kabupaten Bekasi. hadapan Komisi C, perwakilan warga, Fery Muzakki, mengungkapkan selain pabrik, sejumlah tempat pemotongan ayam juga berkontribusi pada pencemaran Kali Cikarang. ”Ada sekitar 30 tempat pemotongan, dengan intensitas sekitar 800 ekor ayam yang dipotong setiap harinya oleh setiap rumah potong dan mereka membuang bekas potongan serta darahya ke Kali Cikarang. Padahal Kali tersebut masih dipakai sebagai MCK bagi warga,” ujar Kepala Bidang Dakwah PUI Kecamatan Sukatani ini.
Kepada Komisi C, Fery mewakili warga meminta agar ada penindakan tegas kepada perusahan yang melakukan pencemaran, menutup pemotongan ayam di bantaran Kali Cikarang, menindak oknum pegawai Pemkab Bekasi pada instansi yang terkait yang telah 15 tahun membiarkan pencemaran lingkungan terjadi di Kali Cikarang, dan terakhir, warga meminta fungsi Kali Cikarang dikembalikan.
Ketua Komisi C, Aep Saepul Rohman berjanji akan memenuhi permintaan warga. “Kami juga akan meminta kompensasi bagi kebutuhan warga yang sangat mendambakan air bersih sebelum kali tersebut normal seperti semula dan terhadap pelangggaran penggunaan tanah untuk pemotongan yang tanpa izin akan melibatkan Satpol PP dalam penegakannya,” janjinya. (zal/jie)
Sumber :
http://radar-bekasi.com/index.php?mib=berita.detail&id=56891
8 Mei 2010
Desa Sukadarma Kec. Sukatani Diduga ada Sumber Minyak
Masyarakat Desa Sukadarma patut bersyukur atas anugrah yang diberikan Allah SWT, pasal Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani,Kabupaten Bekasi, menurut Humas Pertamina, melalui penelitian Seismik 3 Dimensi, bahwa di Kabupaten Bekasi dan Karawang ada dugaan sumber minyak. Sedangkan untuk di kabupaten Bekasi terindikasi ada 120 Desa yang terdapat sumber minyak, diantaranya Desa sukadarma.
Seperti yang dikatakan Humas Pertamina Seismik pada sosialisasi adanya dugaan sumber minyak yang berada di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani.
Kepala Desa Sukadarma ditemui Bekasinews.com setelah selesai acara sosialisasi yang diselenggarakan Humas Pertamina mengatakan "Saya bersyukur , jika memang benar dugaan adanya sumber minyak diDesa ini,s"aya berharap memang benar-benar adanya sumber minyak tersebut, jika dugaan sumber minyak terbukti , masyarakat akan sangat senang , semoga dengan adanya sumber minyak tersebut, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat." Ujarnya.
Sementara itu Humas Pertamina mengatakan, “ini baru dugaan adanya sumber minyak yang berada di Desa Suka Darma, melalui penelitian system seismike 3 dimensi, didapat dugaan adanya sumber minyak di Desa ini, selain itu juga dugaan adanya sumber minyak tim seismike telah melakukan penelitian dikabupaten Karawang dan Bekasi”.jelasnya.
Sedangkan di Kabupaten Bekasi terdapat dugaan sumber minyak ,kurang lebih 120 Desa yang berada di beberapa Kecamatan. (M. Joko YP)
Sumber :
http://bekasinews.com/serba-sebi/tokoh/836-desa-sukadarma-kec-sukatani-diduga-ada-sumber-minyak-.html
8 Desember 2008
Seperti yang dikatakan Humas Pertamina Seismik pada sosialisasi adanya dugaan sumber minyak yang berada di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani.
Kepala Desa Sukadarma ditemui Bekasinews.com setelah selesai acara sosialisasi yang diselenggarakan Humas Pertamina mengatakan "Saya bersyukur , jika memang benar dugaan adanya sumber minyak diDesa ini,s"aya berharap memang benar-benar adanya sumber minyak tersebut, jika dugaan sumber minyak terbukti , masyarakat akan sangat senang , semoga dengan adanya sumber minyak tersebut, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat." Ujarnya.
Sementara itu Humas Pertamina mengatakan, “ini baru dugaan adanya sumber minyak yang berada di Desa Suka Darma, melalui penelitian system seismike 3 dimensi, didapat dugaan adanya sumber minyak di Desa ini, selain itu juga dugaan adanya sumber minyak tim seismike telah melakukan penelitian dikabupaten Karawang dan Bekasi”.jelasnya.
Sedangkan di Kabupaten Bekasi terdapat dugaan sumber minyak ,kurang lebih 120 Desa yang berada di beberapa Kecamatan. (M. Joko YP)
Sumber :
http://bekasinews.com/serba-sebi/tokoh/836-desa-sukadarma-kec-sukatani-diduga-ada-sumber-minyak-.html
8 Desember 2008
BIDIK : Pemekaran Pebayuran Pengalihan Isu
Dukungan sejumlah dewan asal Dapil V (Kedungwaringin, Pebayuran, Sukatani, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong) yang mendorong pemekaran Kecamatan Pebayuran dinilai LSM sebagai upaya pengalihan isu dari pemekaran Kabupaten Bekasi yang sedang berproses.
”Dewan seharusnya konsisten mengawal dan mengawasi proses pemekaran Kabupaten Bekasi, bukannya membuat isu baru tentang pemekaran Kecamatan Pebayuran. Meski sudah memberikan rekomendasi pemekaran kepada bupati 15 Juli 2009 lalu, tugas dewan sebenarnya belum selesai,” ujar Direktur LSM Barisan Informan dan Investigasi Korupsi (BIDIK) Gunawan.
Gunawan justeru mengaku curiga kalau niat pemekaran Kecamatan Pebayuran menjadi agenda terencana untuk menggagalkan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Gunawan menuding ada konspirasi antara dewan dengan bupati untuk tidak meneruskan proses pemekaran Kabupaten Bekasi.
”LSM BIDIK meminta wacana pemekaran Kecamatan Pebayuran dihentikan sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi terwujud. Jangan dibiarkan isu tersebut mengambang,” tegasnya.
Menurut Gunawan, berdasarkan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Kabupaten Bekasi memenuhi sebelas criteria. Proses berikutnya tinggal menunggu keputusan Bupati untuk ditindaklanjuti ke DPRD
Provinsi Jabar. (zal)
Sumber :
http://radar-bekasi.com/index.php?mib=berita.detail&id=57813
26 Mei 2010
”Dewan seharusnya konsisten mengawal dan mengawasi proses pemekaran Kabupaten Bekasi, bukannya membuat isu baru tentang pemekaran Kecamatan Pebayuran. Meski sudah memberikan rekomendasi pemekaran kepada bupati 15 Juli 2009 lalu, tugas dewan sebenarnya belum selesai,” ujar Direktur LSM Barisan Informan dan Investigasi Korupsi (BIDIK) Gunawan.
Gunawan justeru mengaku curiga kalau niat pemekaran Kecamatan Pebayuran menjadi agenda terencana untuk menggagalkan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi. Gunawan menuding ada konspirasi antara dewan dengan bupati untuk tidak meneruskan proses pemekaran Kabupaten Bekasi.
”LSM BIDIK meminta wacana pemekaran Kecamatan Pebayuran dihentikan sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi terwujud. Jangan dibiarkan isu tersebut mengambang,” tegasnya.
Menurut Gunawan, berdasarkan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Kabupaten Bekasi memenuhi sebelas criteria. Proses berikutnya tinggal menunggu keputusan Bupati untuk ditindaklanjuti ke DPRD
Provinsi Jabar. (zal)
Sumber :
http://radar-bekasi.com/index.php?mib=berita.detail&id=57813
26 Mei 2010
Pemekaran Kecamatan Pebayuran Kab. Bekasi
Pebayuran,Bekasinews.com.- Pebayuran yang memiliki areal cukup luas dengan tiga belas Desa diantaranya Desa Kerta Sari, Desa Bantar Jaya, Desa Bantar Sari, Desa Karang Patri, Desa Kerta Jaya, Desa Karang Haur, Desa Sumber Reja,Desa Sumber Sari, Desa Sumber Urip, Desa Karang Jaya, Desa Karangf Reja ,Desa Karang Segar dan Desa Karang Harja. Dengan pertambahan Penduduk dan social Ekonomi masyarakat diharapkan adanya Pemekaran Wilayah Kecamatan Pebayuran.
Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena dengan luasnya wilayah pelayanan masyarakat dinilai kurang memenuhi harapan karena keterbatasan penyelengara kecamatan untuk melayani masyarakat dari tiga belas Desa. Selain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan untuk meningkatkan pembangunan , pendidikkan, kesehatan dan ekonomi dan Infrastruktur lainnya.
Kepala Desa Sumber Urip Tamin Apeng kepada Bekasinews.com mengatakan, “Masyarakat sangat mengharapkan adanya pemekaran Kecamatan Pebayuran karena saat ini wilayah pebayuran memilki areal cukup luas dengan mencakup pelayanan 13 Desa, tentunya akan mengurangi pelayanan cepat dan mudah yang selalu didengungkan oleh pemerintah, didalam melayani masyarakat. Karena luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat Desa yang dilayani oleh Kecamatan , sehingga masyarakat sangat mengharapkan adanya pemekaran, saya juga menilai sudah saatnya Kecamatan Pebayuran untuk di mekarkan.”ujarnya.
Lebih Lanjut Tamin juga menuturkan ”tempat yang ideal untuk penempatan Kecamatan Pemeran adalah Desa Sumber Urip, karena Desa sumber Urip berbatasan dengan lima Desa di sekirany. Dengan dekatnya Kantor Kecamatan makan masyarakat sekitar lima Desa yang dekat dengan Desa Sumber Urip akan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan karena keberadaan Kantor Desa tidak terlalu jauh.
Selain itu juga atas nama seluruh masyarakat Desa Sumber Urip, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi atas di bangunnya Puskesmas dan sekolah SMKN serta masyarakat menunggu adanya pembangunan pasar tradisional untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa dan Kecamatan Pebayuran, karena pasar tradisional belum ada di wilayah Kecamatan Pebayuran. Selama ini masyarakat sangat mengharapkan adanya pasar dan segera direalisasikan pengajuan pembangunan Pasar Tradisional demi meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat.
“tandasnya. (M. Joko YP )
Sumber :
http://bekasinews.com/berita/daerah/1475-pemekaran-kecamatan-pebayuran-kab-bekasi.html
20 November 2009
Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena dengan luasnya wilayah pelayanan masyarakat dinilai kurang memenuhi harapan karena keterbatasan penyelengara kecamatan untuk melayani masyarakat dari tiga belas Desa. Selain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan untuk meningkatkan pembangunan , pendidikkan, kesehatan dan ekonomi dan Infrastruktur lainnya.
Kepala Desa Sumber Urip Tamin Apeng kepada Bekasinews.com mengatakan, “Masyarakat sangat mengharapkan adanya pemekaran Kecamatan Pebayuran karena saat ini wilayah pebayuran memilki areal cukup luas dengan mencakup pelayanan 13 Desa, tentunya akan mengurangi pelayanan cepat dan mudah yang selalu didengungkan oleh pemerintah, didalam melayani masyarakat. Karena luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat Desa yang dilayani oleh Kecamatan , sehingga masyarakat sangat mengharapkan adanya pemekaran, saya juga menilai sudah saatnya Kecamatan Pebayuran untuk di mekarkan.”ujarnya.
Lebih Lanjut Tamin juga menuturkan ”tempat yang ideal untuk penempatan Kecamatan Pemeran adalah Desa Sumber Urip, karena Desa sumber Urip berbatasan dengan lima Desa di sekirany. Dengan dekatnya Kantor Kecamatan makan masyarakat sekitar lima Desa yang dekat dengan Desa Sumber Urip akan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan karena keberadaan Kantor Desa tidak terlalu jauh.
Selain itu juga atas nama seluruh masyarakat Desa Sumber Urip, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi atas di bangunnya Puskesmas dan sekolah SMKN serta masyarakat menunggu adanya pembangunan pasar tradisional untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa dan Kecamatan Pebayuran, karena pasar tradisional belum ada di wilayah Kecamatan Pebayuran. Selama ini masyarakat sangat mengharapkan adanya pasar dan segera direalisasikan pengajuan pembangunan Pasar Tradisional demi meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat.
“tandasnya. (M. Joko YP )
Sumber :
http://bekasinews.com/berita/daerah/1475-pemekaran-kecamatan-pebayuran-kab-bekasi.html
20 November 2009
Pemekaran Bekasi Utara Mandeg
Rckomen-dasi pemekaran Kabupalen Bekasi, saat sidang Paripurna DPRD Kabupaten pada IS Juli 2009 lalu, kini nyaris tidak terdengar, Pasalnya, anggota dewan dituding kurang gigih mengawal rekomendasi yang telah mereka sepakati. Padahal, pemekaran Kabupalen Bekasi Utara yang lepas dari Kabupaten Bekasi sudah harga mali yang tidak bisa ditawar lagi.
"Dewan harus terus mengawal, sampai sejauh mana proses pemekaran terlaksana!. Jangan malah memikirkan pemekaran tingkat kecamatan. Tapi kawal juga pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Itu yang ulama." terang Direktur Barisan Informan dan Investigasi Korupsi (BIDIK)Gunawan kepada INDOPOS, kemarin.
Dia menambahkan sesuai. peraturan pemerintah (PP) No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sudah menjadi dasar kuat untuk Kabupalen Bekasi melakukan pemekaran. Apalagi. 11 knleru yang diwajibkan dalam pemekaran itu telah terpenuhi. Tinggal menunggu keputusan Bupati Bekasi. Saduddin guna ditindaklanjuti ke DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Inilah yang harus dikawal oleh dewan. Memang, keluarnya PP itu membual pemekaran menjadi suhu tapiharus diingat untuk Kabupaten Bekasi justru telah memenuhi persyaratan," terangnya juga. Pembentukan Kabupaten Bekasi Utara, menurut dia. sudah seharusnya dilakukan. Selain luas Kabupalen Bekasi yang beberapa kali lipat dari Kota Bekasi, juga guna mensel-.ir.Lsk.ui pembangunan yang timpang. "Anda lihat sendiri pembangunan di kabupalen Bekasi bagian utara dan selatan sangat timpang. Padahal di utara, menyimpan potensi kekayaan alam yang luar bisa mulai gas dan minyak bumi plus pelabuhan international." ungkap Gunawan juga. Sedangkan, lanjutnya juga, di bagian selatan ribuan pabrik ada di sini berikut infrastrukturnya bagus. "Kawasan utara sangat tertinggal." ungkapnya lagi.(dai)
Sumber:
Indo Pos, dalam :
http://bataviase.co.id/node/226098
26 Mei 2010
"Dewan harus terus mengawal, sampai sejauh mana proses pemekaran terlaksana!. Jangan malah memikirkan pemekaran tingkat kecamatan. Tapi kawal juga pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Itu yang ulama." terang Direktur Barisan Informan dan Investigasi Korupsi (BIDIK)Gunawan kepada INDOPOS, kemarin.
Dia menambahkan sesuai. peraturan pemerintah (PP) No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, sudah menjadi dasar kuat untuk Kabupalen Bekasi melakukan pemekaran. Apalagi. 11 knleru yang diwajibkan dalam pemekaran itu telah terpenuhi. Tinggal menunggu keputusan Bupati Bekasi. Saduddin guna ditindaklanjuti ke DPRD Provinsi Jawa Barat.
"Inilah yang harus dikawal oleh dewan. Memang, keluarnya PP itu membual pemekaran menjadi suhu tapiharus diingat untuk Kabupaten Bekasi justru telah memenuhi persyaratan," terangnya juga. Pembentukan Kabupaten Bekasi Utara, menurut dia. sudah seharusnya dilakukan. Selain luas Kabupalen Bekasi yang beberapa kali lipat dari Kota Bekasi, juga guna mensel-.ir.Lsk.ui pembangunan yang timpang. "Anda lihat sendiri pembangunan di kabupalen Bekasi bagian utara dan selatan sangat timpang. Padahal di utara, menyimpan potensi kekayaan alam yang luar bisa mulai gas dan minyak bumi plus pelabuhan international." ungkap Gunawan juga. Sedangkan, lanjutnya juga, di bagian selatan ribuan pabrik ada di sini berikut infrastrukturnya bagus. "Kawasan utara sangat tertinggal." ungkapnya lagi.(dai)
Sumber:
Indo Pos, dalam :
http://bataviase.co.id/node/226098
26 Mei 2010
Kabupaten Bekasi Akan Segera Dimekarkan
PEMEKARAN Wilayah Kabupaten Bekasi akhirnya mendapatkan lampu hijau dari DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Rabu, (15/7), DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui usulan pemekaran wilayah. Saat ini tinggal menunggu keputusan persetujuan Bupati untuk merekomendasikannya ke tingkat Provinsi Jawa Barat.
Keputusan DPRD tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan akhir studi kelayakan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh tim independen yang diketuai oleh Prof. Dr. Sadu Wasistomo,MS. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan daerah, ternyata Kabupaten Bekasi memiliki skor 420. Sebanyak 80 persen masyarakat dan 178 BPD (Badan Pewakilan Desa) atau 81 persen menyatakan setuju terhadap pemekaran. Sesuai dengan PP 78 Tahun 2007, maka Kabupaten Bekasi termasuk katagori daerah yang sangat mampu dan dapat di rekomendasikan untuk dimekarkan.
Dari 5 alternatif daerah pemekaran yang direkomendasikan, DPRD mengambil alternatif 1. Yang terdiri dari 13 Kecamatan yaitu, Cibitung, Tambun Utara, Tambun Selatan, Karang Bahagia, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Sukawangi, Tarumajaya, Babelan, Sukakarya, Cabang Bungin dan Muara Gembong. Alternatif 1, dianggap paling ideal untuk daerah calon pemekaran.
Pembahasan cukup alot saat menentukan nama dan Ibu Kota daerah pemekaran. Akhirnya disepakati bahwa nama daerah calon pemekaran adalah Kabupaten Bekasi Utara. Dan Ibu Kotanya adalah Kecamatan Tambelang, karena secara geografis terletak di tengah-tengah sehingga akan memudahkan akses transportasi dari berbagai arah.
Persetujuan DPRD ini merupakan respon positif atas keinginan pemekaran yang sudah digulirkan sejak awal tahun 2000 oleh sebagian tokoh masyarakat. Wacana ini kemudian terus membesar menjadi sebuah issu utama bagi masyarakat utara. Namun baru tahun 2007, wacana ini mendapat respon positif dari elite politik di Kabupaten Bekasi. Pemda Kabupaten Bekasi mengelontorkan anggaran sebesar Rp. 900 juta untuk melakukan studi kelayakan pemekaran daerah.
“Pemekaran adalah sebuah kebutuhan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bekasi. Saat ini keputusan ada di tangan Bupati. Kami di DPRD sudah menyetujuinya” kata Syamsul Falah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi saat dijumpai disela-sela sidang paripurna, Rabu, (15/7).
Keinginan pemekaran dipicu karena adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara yang dinilai sangat timpang. Geliat pembangunan Kabupaten Bekasi hanya terkonsentrasi di selatan, sedangkan di utara pembangunan berjalan lambat. Pemerataan ekonomi juga tidak terjadi. Data Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) menunjukan bahwa penduduk paling miskin paling banyak berada di wilayah utara. Masyarakat utara merasa hanya mendapatkan dampak negatifnya. Seperti banjir yang melanda hampir setiap tahun. Sungai-sungai yang tercemar dan rusaknya ekosistem alam akibat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah buang industri.
Padahal wilayah utara memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti gas dan minyak bumi. Diperkirakan cadangan minyak bumi mencapai 195 Milyard Barel, sedangkan Gas bumi mencapai 19 BSCF (Billion Standard Cubic Feet). Dari sektor pertanian, Bekasi Utara memiliki sekitar 50.000 hektar lahan pertanian pengairan teknis yang sangat produktif. Selain itu juga memiliki 72 kilometer bibir pantai dengan kekayaan laut yang sangat beragam.
“Bekasi Utara memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa, baik yang terkandung di bawah dan di atas bumi. Setidaknya ini menjadi modal utama untuk membangun daerah baru” tambah Syamsul.
Menurut Syamsul, dengan adanya pemekaran wilayah maka pembangunan di Bekasi Utara akan lebih fokus. Mengingat tantangan pembangunan Bekasi Utara akan sangat berat. Syamsul menjelaskan, bawah saat ini sedang disiapkan pembangunan pelabuhan internasional, jalan tol lingkar luar utara yang menghubungkan Tanjung Priok – Cibitung sepanjang 32 kilometer, jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang berserta jembatan penghubungnya. Termasuk juga penyiapan lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar untuk kawasan industri. Syamsul mentargetkan dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, Kabupaten Bekasi Utara sudah terbentuk.
“Ini perlu keseriusan dan perencanaan yang matang. Sarana dan prasana harus segera disiapkan. Termasuk juga kesiapan metal masyarakat untuk menghadapi perubahan. Sehingga pada saat terjadi pemekaran, semuanya sudah siap” tegas politisi asal PKS tersebut.
Perlu Keseriusan
Tokoh masyarakat Bekasi Utara, Abid Marzuki mengatakan, menyambut gembira keputusan tersebut. Abid mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan representasi dari harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi terutama yang tinggal di daerah utara.
Abid berharap, bahwa keputusan tersebut jangan dilihat dari kacamata politik. Sehingga mengaburkan esensi pemekaran yaitu untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Bupati harus serius menindaklanjuti keputusan dewan tersebut” tegas salah satu pengagas pemekaran Bekasi Utara ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Bekasi, Yaman Edie Bair. Menurut Yaman, dengan pemekaran wilayah maka akan tercipta pemerataan ekonomi. Sebab selama ini, orang utara berbondong-bondong ke selaran untuk mencari peluang ekonomi dan industri. Sebab wilayah utara sejauh ini hanya memiliki lahan pertanian. Dengan adanya pemekaran maka akan tercipta keseimbangan ekonomi antara utara dan selatan. Selain itu juga akan mempermudah akses masyarakat utara dalam mendapatkan pelayanan publik.
“Bayangkan, masyarakat yang tinggal di Muara Gembong atau Tarumajaya. Mereka harus menempuh perjalanan sekitar 5-7 jam untuk ke pusat pemerintahan di Cikarang. Dengan adanya pemekaran, maka akan lebih efektif” ujar Yaman.
Yaman menambahkan, Pemerintah Daerah harus mulai mempersiapkan regulasi yang jelas terutama terkait dengan rencana pembangunan kawasan industri di Bekasi Utara. Misalnya tentang pengaturan porsi tenaga kerja antara masyarakat pribumi dan pendatang. Serta menciptakan sektor industri yang berbasis ekonomi kerakyatan. “Kita harus belajar dari Cina dan Malaysia. Masyarakat digerakkan untuk terlibat di sektor industri dengan sistem padat karya” pungkas Yaman.
Sementara itu, dihubungi terpisah, ketua tim kajian pemekaran, Prof. Dr. Sadu Wasistomo mengatakan, bahwa masyarakat Kabupatan Bekasi jangan tenggelam dalam eforia kegembiraan. Sebab, kata Sadu, keputusan DPRD baru merupakan langkah ketiga dalam 17 tahapan yang harus dilalui. Sadu mengatakan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kemauan kuat dari para pemegang kebijakan.
“Harus cepat, paling tidak begitu moratorium pemekaran dicabut, Kabupaten Bekasi Utara dapat langsung masuk. Tapi kalau didiamkan, sampai kapanpun akan mandek” terang Sadu dari balik ponselnya, Rabu, (15/7).
Untuk itu, kata Sadu, perlu dibuat Pokja (Kelompok Kerja) Pemekaran yang terdiri dari unsur masyarakat. Meskipun tidak resmi tercantum dalam Undang-Undang, namun menurut Sadu, belajar dari pemekaran di daerah lain, Pokja masyarakat inilah yang nantinya akan ikut mengawasi kinerja Pemda dalam proses pemekaran. Pokja masyarakat ini, imbuh Sadu, juga bertugas untuk memberi masukan kepada Pemda tentang berbagai hal yang harus disiapkan di daerah baru.
Sumber :
http://bekasiku.blogspot.com/2009/08/kabupaten-bekasi-akan-segera-dimekarkan.html
14 Agustus 2009
“Pokja masyarakat dan Pokja Pemerintah akan bersama-sama mengawal proses pemekaran dan penyiapan kebutuhan daerah baru” terang Sadu. (bratha)
Keputusan DPRD tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan akhir studi kelayakan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh tim independen yang diketuai oleh Prof. Dr. Sadu Wasistomo,MS. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan daerah, ternyata Kabupaten Bekasi memiliki skor 420. Sebanyak 80 persen masyarakat dan 178 BPD (Badan Pewakilan Desa) atau 81 persen menyatakan setuju terhadap pemekaran. Sesuai dengan PP 78 Tahun 2007, maka Kabupaten Bekasi termasuk katagori daerah yang sangat mampu dan dapat di rekomendasikan untuk dimekarkan.
Dari 5 alternatif daerah pemekaran yang direkomendasikan, DPRD mengambil alternatif 1. Yang terdiri dari 13 Kecamatan yaitu, Cibitung, Tambun Utara, Tambun Selatan, Karang Bahagia, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Sukawangi, Tarumajaya, Babelan, Sukakarya, Cabang Bungin dan Muara Gembong. Alternatif 1, dianggap paling ideal untuk daerah calon pemekaran.
Pembahasan cukup alot saat menentukan nama dan Ibu Kota daerah pemekaran. Akhirnya disepakati bahwa nama daerah calon pemekaran adalah Kabupaten Bekasi Utara. Dan Ibu Kotanya adalah Kecamatan Tambelang, karena secara geografis terletak di tengah-tengah sehingga akan memudahkan akses transportasi dari berbagai arah.
Persetujuan DPRD ini merupakan respon positif atas keinginan pemekaran yang sudah digulirkan sejak awal tahun 2000 oleh sebagian tokoh masyarakat. Wacana ini kemudian terus membesar menjadi sebuah issu utama bagi masyarakat utara. Namun baru tahun 2007, wacana ini mendapat respon positif dari elite politik di Kabupaten Bekasi. Pemda Kabupaten Bekasi mengelontorkan anggaran sebesar Rp. 900 juta untuk melakukan studi kelayakan pemekaran daerah.
“Pemekaran adalah sebuah kebutuhan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bekasi. Saat ini keputusan ada di tangan Bupati. Kami di DPRD sudah menyetujuinya” kata Syamsul Falah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi saat dijumpai disela-sela sidang paripurna, Rabu, (15/7).
Keinginan pemekaran dipicu karena adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan utara yang dinilai sangat timpang. Geliat pembangunan Kabupaten Bekasi hanya terkonsentrasi di selatan, sedangkan di utara pembangunan berjalan lambat. Pemerataan ekonomi juga tidak terjadi. Data Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) menunjukan bahwa penduduk paling miskin paling banyak berada di wilayah utara. Masyarakat utara merasa hanya mendapatkan dampak negatifnya. Seperti banjir yang melanda hampir setiap tahun. Sungai-sungai yang tercemar dan rusaknya ekosistem alam akibat dari pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah buang industri.
Padahal wilayah utara memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti gas dan minyak bumi. Diperkirakan cadangan minyak bumi mencapai 195 Milyard Barel, sedangkan Gas bumi mencapai 19 BSCF (Billion Standard Cubic Feet). Dari sektor pertanian, Bekasi Utara memiliki sekitar 50.000 hektar lahan pertanian pengairan teknis yang sangat produktif. Selain itu juga memiliki 72 kilometer bibir pantai dengan kekayaan laut yang sangat beragam.
“Bekasi Utara memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa, baik yang terkandung di bawah dan di atas bumi. Setidaknya ini menjadi modal utama untuk membangun daerah baru” tambah Syamsul.
Menurut Syamsul, dengan adanya pemekaran wilayah maka pembangunan di Bekasi Utara akan lebih fokus. Mengingat tantangan pembangunan Bekasi Utara akan sangat berat. Syamsul menjelaskan, bawah saat ini sedang disiapkan pembangunan pelabuhan internasional, jalan tol lingkar luar utara yang menghubungkan Tanjung Priok – Cibitung sepanjang 32 kilometer, jalan tembus dari Taruma Jaya ke Batu Jaya Karawang berserta jembatan penghubungnya. Termasuk juga penyiapan lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar untuk kawasan industri. Syamsul mentargetkan dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, Kabupaten Bekasi Utara sudah terbentuk.
“Ini perlu keseriusan dan perencanaan yang matang. Sarana dan prasana harus segera disiapkan. Termasuk juga kesiapan metal masyarakat untuk menghadapi perubahan. Sehingga pada saat terjadi pemekaran, semuanya sudah siap” tegas politisi asal PKS tersebut.
Perlu Keseriusan
Tokoh masyarakat Bekasi Utara, Abid Marzuki mengatakan, menyambut gembira keputusan tersebut. Abid mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan representasi dari harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi terutama yang tinggal di daerah utara.
Abid berharap, bahwa keputusan tersebut jangan dilihat dari kacamata politik. Sehingga mengaburkan esensi pemekaran yaitu untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Bupati harus serius menindaklanjuti keputusan dewan tersebut” tegas salah satu pengagas pemekaran Bekasi Utara ini.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Bekasi, Yaman Edie Bair. Menurut Yaman, dengan pemekaran wilayah maka akan tercipta pemerataan ekonomi. Sebab selama ini, orang utara berbondong-bondong ke selaran untuk mencari peluang ekonomi dan industri. Sebab wilayah utara sejauh ini hanya memiliki lahan pertanian. Dengan adanya pemekaran maka akan tercipta keseimbangan ekonomi antara utara dan selatan. Selain itu juga akan mempermudah akses masyarakat utara dalam mendapatkan pelayanan publik.
“Bayangkan, masyarakat yang tinggal di Muara Gembong atau Tarumajaya. Mereka harus menempuh perjalanan sekitar 5-7 jam untuk ke pusat pemerintahan di Cikarang. Dengan adanya pemekaran, maka akan lebih efektif” ujar Yaman.
Yaman menambahkan, Pemerintah Daerah harus mulai mempersiapkan regulasi yang jelas terutama terkait dengan rencana pembangunan kawasan industri di Bekasi Utara. Misalnya tentang pengaturan porsi tenaga kerja antara masyarakat pribumi dan pendatang. Serta menciptakan sektor industri yang berbasis ekonomi kerakyatan. “Kita harus belajar dari Cina dan Malaysia. Masyarakat digerakkan untuk terlibat di sektor industri dengan sistem padat karya” pungkas Yaman.
Sementara itu, dihubungi terpisah, ketua tim kajian pemekaran, Prof. Dr. Sadu Wasistomo mengatakan, bahwa masyarakat Kabupatan Bekasi jangan tenggelam dalam eforia kegembiraan. Sebab, kata Sadu, keputusan DPRD baru merupakan langkah ketiga dalam 17 tahapan yang harus dilalui. Sadu mengatakan bahwa keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kemauan kuat dari para pemegang kebijakan.
“Harus cepat, paling tidak begitu moratorium pemekaran dicabut, Kabupaten Bekasi Utara dapat langsung masuk. Tapi kalau didiamkan, sampai kapanpun akan mandek” terang Sadu dari balik ponselnya, Rabu, (15/7).
Untuk itu, kata Sadu, perlu dibuat Pokja (Kelompok Kerja) Pemekaran yang terdiri dari unsur masyarakat. Meskipun tidak resmi tercantum dalam Undang-Undang, namun menurut Sadu, belajar dari pemekaran di daerah lain, Pokja masyarakat inilah yang nantinya akan ikut mengawasi kinerja Pemda dalam proses pemekaran. Pokja masyarakat ini, imbuh Sadu, juga bertugas untuk memberi masukan kepada Pemda tentang berbagai hal yang harus disiapkan di daerah baru.
Sumber :
http://bekasiku.blogspot.com/2009/08/kabupaten-bekasi-akan-segera-dimekarkan.html
14 Agustus 2009
“Pokja masyarakat dan Pokja Pemerintah akan bersama-sama mengawal proses pemekaran dan penyiapan kebutuhan daerah baru” terang Sadu. (bratha)
Bekasi Utara Krisis Air
Warga di wilayah utara Kabupaten Bekasi mulai krisis air. Ini ditandai dengan adanya retakan tanah dan sawah kering di sejumlah kecamatan.
"Kami mengalaminya sejak satu bulan lalu. Sumber air untuk keperluan sawah dan konsumsi warga semakin hari semakin berkurang," kata salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Cabang Bungin, Rohimat (33), Jumat (7/8).
Krisis air saat ini mulai merambah ke sejumlah wilayah utara lainnya, seperti Kecamatan Babelan, Tambelang, Cibarusah, dan sebagian Kecamatan Pebayuran. "Masyarakat di sana juga mengeluhkan sulitnya mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari," ujarnya.
Menurut Rohmat, wilayah tersebut merupakan daerah hulu yang paling parah merasakan dampak kekeringan. Bahkan, ratusan hektare sawah kering dan tanah mengalami retak rutin setiap tahun.
"Yang saya heran, kejadian ini rutin kami rasakan setiap tahun, tapi kenapa pemerintah terkesan tidak punya inisiatif melakukan peningkatan pencegahan sebelum musim kering datang. Upaya antisipasinya hampir sama setiap tahun dan jarang membawa dampak perubahan yang signifikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, Kecamatan Cabang Bungin, Samit (42), mendesak dilakukannya penambahan jumlah alat pompa guna mengatasi kendala pertanian di musim kemarau. "Kami sangat mengharapkan penambahan pompa air. Sebab, lahan sawah di wilayah kami berada di atas permukaan kali, sehingga air perlu disedot menggunakan pompa agar bisa mengairi sawah," kata Samit.
Secara terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi, Hadiat S, mengatakan sebagian besar masyarakat di wilayah utara memanfaatkan air sumur dangkal berupa air tanah dengan kedalaman maksimum 20 meter.
"Padahal, air sumur dangkal di wilayah utara Kabupaten Bekasi sudah tidak layak minum, meski dengan proses pemasakan terlebih dahulu, karena kandungan airnya sudah banyak tercemar limbah industri," kata Hadiat.
Menurut Hadiat, sebagian masyarakat setempat ada yang memanfaatkan sumber air melalui Sungai Kanal Tarum Barat yang berasal dari aliran sungai Citarum. "Itu pun hanya mampu memasok kurang dari 60 persen kebutuhan air bagi pertanian dan konsumsi warga setempat," katanya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian setempat, kata dia, luas area pertanian di wilayah utara mencapai lebih kurang 3.500 hektare. Untuk menanggulangi masalah kekeringan, pemerintah mendistribusikan 770 pompa ke masing-masing kelompok tani.
Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi sebagai penyalur kebutuhan air bersih belum dirasakan sebagian warga di wilayah setempat.
Kepala Humas PDAM Bekasi, Rizal MN, mengakui bahwa jumlah pelanggannya yang paling sedikit berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. "Dari semua rumah tangga yang dilayani oleh PDAM, 70 persennya berada di Kota Bekasi, sementara sisanya di Kabupaten Bekasi. Itu pun wilayah selatan yang paling banyak, dan wilayah utara sangat minim sekali," kata Rizal.
Ini tidak terlepas dari produksi debit air PDAM yang masih terbatas, yakni sekitar 1.875 meter kubik per detik. Sementara water treatment plant (WTP) di wilayah utara Kabupaten Bekasi hanya mampu menghasilkan 420 meter kubik per detik.
"Padahal dari kuota kebutuhannya mencapai 5.000 meter kubik per detik. Meski begitu, PDAM siap untuk membantu wilayah yang merasa membutuhkan air bersih," katanya. (Ant/tig)
Sumber :
http://www.wartakota.co.id/read/news/9170
7 Agustus 2009
"Kami mengalaminya sejak satu bulan lalu. Sumber air untuk keperluan sawah dan konsumsi warga semakin hari semakin berkurang," kata salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Cabang Bungin, Rohimat (33), Jumat (7/8).
Krisis air saat ini mulai merambah ke sejumlah wilayah utara lainnya, seperti Kecamatan Babelan, Tambelang, Cibarusah, dan sebagian Kecamatan Pebayuran. "Masyarakat di sana juga mengeluhkan sulitnya mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari," ujarnya.
Menurut Rohmat, wilayah tersebut merupakan daerah hulu yang paling parah merasakan dampak kekeringan. Bahkan, ratusan hektare sawah kering dan tanah mengalami retak rutin setiap tahun.
"Yang saya heran, kejadian ini rutin kami rasakan setiap tahun, tapi kenapa pemerintah terkesan tidak punya inisiatif melakukan peningkatan pencegahan sebelum musim kering datang. Upaya antisipasinya hampir sama setiap tahun dan jarang membawa dampak perubahan yang signifikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, Kecamatan Cabang Bungin, Samit (42), mendesak dilakukannya penambahan jumlah alat pompa guna mengatasi kendala pertanian di musim kemarau. "Kami sangat mengharapkan penambahan pompa air. Sebab, lahan sawah di wilayah kami berada di atas permukaan kali, sehingga air perlu disedot menggunakan pompa agar bisa mengairi sawah," kata Samit.
Secara terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Mineral, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi, Hadiat S, mengatakan sebagian besar masyarakat di wilayah utara memanfaatkan air sumur dangkal berupa air tanah dengan kedalaman maksimum 20 meter.
"Padahal, air sumur dangkal di wilayah utara Kabupaten Bekasi sudah tidak layak minum, meski dengan proses pemasakan terlebih dahulu, karena kandungan airnya sudah banyak tercemar limbah industri," kata Hadiat.
Menurut Hadiat, sebagian masyarakat setempat ada yang memanfaatkan sumber air melalui Sungai Kanal Tarum Barat yang berasal dari aliran sungai Citarum. "Itu pun hanya mampu memasok kurang dari 60 persen kebutuhan air bagi pertanian dan konsumsi warga setempat," katanya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian setempat, kata dia, luas area pertanian di wilayah utara mencapai lebih kurang 3.500 hektare. Untuk menanggulangi masalah kekeringan, pemerintah mendistribusikan 770 pompa ke masing-masing kelompok tani.
Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi sebagai penyalur kebutuhan air bersih belum dirasakan sebagian warga di wilayah setempat.
Kepala Humas PDAM Bekasi, Rizal MN, mengakui bahwa jumlah pelanggannya yang paling sedikit berada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. "Dari semua rumah tangga yang dilayani oleh PDAM, 70 persennya berada di Kota Bekasi, sementara sisanya di Kabupaten Bekasi. Itu pun wilayah selatan yang paling banyak, dan wilayah utara sangat minim sekali," kata Rizal.
Ini tidak terlepas dari produksi debit air PDAM yang masih terbatas, yakni sekitar 1.875 meter kubik per detik. Sementara water treatment plant (WTP) di wilayah utara Kabupaten Bekasi hanya mampu menghasilkan 420 meter kubik per detik.
"Padahal dari kuota kebutuhannya mencapai 5.000 meter kubik per detik. Meski begitu, PDAM siap untuk membantu wilayah yang merasa membutuhkan air bersih," katanya. (Ant/tig)
Sumber :
http://www.wartakota.co.id/read/news/9170
7 Agustus 2009
Kesejahteraan Tak Terurus, Dua Kecamatan 'Ogah' Ikut Kabupaten Bekasi
Warga Kecamatan Tarumajaya dan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tak mau lagi jadi bagian kabupaten itu, dan ingin gabung dengan Kota Bekasi. Alasannya, perkembangan di kabupaten sangat lambat dan aparatnya dianggap tak serius mengurus warganya.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Babelan, Abdul Sukur, Minggu (30/5/2010), mengatakan, dari aspek pelayanan publik, masyarakat Tarumajaya dan Babelan lebih dekat ke Kota Bekasi daripada ke pusat Kabupaten.
"Salah satu yang paling gampang adalah pelayanan kesehatan di RSUD. Masyarakat di dua kecamatan tersebut lebih sering berobat ke RSUD Kota Bekasi daripada ke RSUD Kabupaten Bekasi, yang berada di Cibitung," katanya.
Sementara masyarakat di Kecamatan Tarumajaya lebih memilih berobat ke RS Koja Jakarta Utara. Belum lagi pertimbangan lainnya seperti pengurusan dokumen ke Pemkab Bekasi yang terletak di Cikarang Pusat, dengan masa tempuh sekitar satu setengah jam.
"Selain itu, selama 60 tahun berdiri, angka kemiskinan dan putus sekolah di dua daerah tersebut juga semakin meningkat. Artinya, Pemkab Bekasi tidak serius mengurusi rakyatnya," katanya.
...selama 60 tahun berdiri, angka kemiskinan dan putus sekolah di dua daerah tersebut juga semakin meningkat. Artinya, Pemkab Bekasi tidak serius mengurusi rakyatnya...
Hal itu, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Kota Bekasi yang pertumbuhannya sangat cepat, begitu juga tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Kami ingin bergabung ke Kota Bekasi saja. Kerangkanya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap Kota Bekasi mau menerima Babelan dan Tarumajaya bergabung," ujar Sukur.
Hal senada juga diungkapkan Mutawakil, Ketua Badan Perwakilan Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya. Menurut dia, asprasi ini sudah mendapat persetujuan delapan desa di Tarumajaya. Alternatifnya, selain bergabung ke Kota Bekasi, juga ke DKI Jakarta.
"Saudara kami banyak di kota. Jadi, kenapa tidak bergabung dengan kota saja. Apalagi sekarang kota sudah terbukti lebih maju daripada kabupaten," kata Mutawakil.
Syahid Qurtubi, dari Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), mengatakan, kasus seperti itu sudah kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini warga masyarakat butuh kepastian pelayanan dari pemerintah daerah.
"Sebab, selama ini Pemkab Bekasi tidak pernah mempedulikan masyarakat Bekasi Utara. Buktinya agenda pemekaran yang sudah melalui penelitian akademis dan persetujuan DPRD saja tidak dijalankan," katanya.
Selain itu, indikator pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi juga nyaris tidak berjalan, berbeda dengan Kota Bekasi yang sangat pesat.
"Sebut saja dari sisi infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta dari banyak aspek lainnya. Terlepas dari adanya kekurangan di kota Bekasi, setidaknya masih lebih bagus ketimbang kabupaten," katanya, memberi contoh.
Akademisi dari Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Yayan Rudyanto, memaklumi keinginan masyarakat Babelan dan Tarumajaya. Meskipun Undang-undang Otonomi Daerah tidak mengatur hal tersebut namun bisa dilakukan terobosan dan kajian yang lebih mendalam.
...selama ini Pemkab Bekasi tidak pernah mempedulikan masyarakat Bekasi Utara...
Sumber :
http://www.voa-islam.net/news/indonesia/2010/05/31/6563/kesejahteraan-tak-terurusdua-kecamatan-'ogahikut-kabupaten-bekasi/
31 mei 2010
"Jika dilihat dari geografis dan kultur, Tarumajaya dan Babelan memang memiliki kedekatan dengan Kota Bekasi," kata Yayan. [taz/kmps]
Ketua Karang Taruna Kecamatan Babelan, Abdul Sukur, Minggu (30/5/2010), mengatakan, dari aspek pelayanan publik, masyarakat Tarumajaya dan Babelan lebih dekat ke Kota Bekasi daripada ke pusat Kabupaten.
"Salah satu yang paling gampang adalah pelayanan kesehatan di RSUD. Masyarakat di dua kecamatan tersebut lebih sering berobat ke RSUD Kota Bekasi daripada ke RSUD Kabupaten Bekasi, yang berada di Cibitung," katanya.
Sementara masyarakat di Kecamatan Tarumajaya lebih memilih berobat ke RS Koja Jakarta Utara. Belum lagi pertimbangan lainnya seperti pengurusan dokumen ke Pemkab Bekasi yang terletak di Cikarang Pusat, dengan masa tempuh sekitar satu setengah jam.
"Selain itu, selama 60 tahun berdiri, angka kemiskinan dan putus sekolah di dua daerah tersebut juga semakin meningkat. Artinya, Pemkab Bekasi tidak serius mengurusi rakyatnya," katanya.
...selama 60 tahun berdiri, angka kemiskinan dan putus sekolah di dua daerah tersebut juga semakin meningkat. Artinya, Pemkab Bekasi tidak serius mengurusi rakyatnya...
Hal itu, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Kota Bekasi yang pertumbuhannya sangat cepat, begitu juga tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Kami ingin bergabung ke Kota Bekasi saja. Kerangkanya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap Kota Bekasi mau menerima Babelan dan Tarumajaya bergabung," ujar Sukur.
Hal senada juga diungkapkan Mutawakil, Ketua Badan Perwakilan Desa Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya. Menurut dia, asprasi ini sudah mendapat persetujuan delapan desa di Tarumajaya. Alternatifnya, selain bergabung ke Kota Bekasi, juga ke DKI Jakarta.
"Saudara kami banyak di kota. Jadi, kenapa tidak bergabung dengan kota saja. Apalagi sekarang kota sudah terbukti lebih maju daripada kabupaten," kata Mutawakil.
Syahid Qurtubi, dari Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), mengatakan, kasus seperti itu sudah kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini warga masyarakat butuh kepastian pelayanan dari pemerintah daerah.
"Sebab, selama ini Pemkab Bekasi tidak pernah mempedulikan masyarakat Bekasi Utara. Buktinya agenda pemekaran yang sudah melalui penelitian akademis dan persetujuan DPRD saja tidak dijalankan," katanya.
Selain itu, indikator pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi juga nyaris tidak berjalan, berbeda dengan Kota Bekasi yang sangat pesat.
"Sebut saja dari sisi infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta dari banyak aspek lainnya. Terlepas dari adanya kekurangan di kota Bekasi, setidaknya masih lebih bagus ketimbang kabupaten," katanya, memberi contoh.
Akademisi dari Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Yayan Rudyanto, memaklumi keinginan masyarakat Babelan dan Tarumajaya. Meskipun Undang-undang Otonomi Daerah tidak mengatur hal tersebut namun bisa dilakukan terobosan dan kajian yang lebih mendalam.
...selama ini Pemkab Bekasi tidak pernah mempedulikan masyarakat Bekasi Utara...
Sumber :
http://www.voa-islam.net/news/indonesia/2010/05/31/6563/kesejahteraan-tak-terurusdua-kecamatan-'ogahikut-kabupaten-bekasi/
31 mei 2010
"Jika dilihat dari geografis dan kultur, Tarumajaya dan Babelan memang memiliki kedekatan dengan Kota Bekasi," kata Yayan. [taz/kmps]
Pemekaran Kabupaten Bekasi
Dua daerah otonom, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi Utara, Persetujuan Pemekaran oleh Dewan, dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu kemarin. Dewan merekomendasikan pembagian wilayah mendatang adalah 10 kecamatan di bagian selatan Bekasi masuk Kabupaten Bekasi, sementara 13 kecamatan di bagian utara Bekasi masuk Kabupaten Bekasi Utara. Wilayah selatan Bekasi antara lain Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Setu, Serangbaru, Cibarusah, Bojongmangu, dan Kedungwaringin. Adapun wilayah utara Bekasi antara lain Cibitung, Tambun, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukatani, dan Muaragembong. Pansus 50 DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan, ibu kota Kabupaten Bekasi Utara ditempatkan di Kecamatan Tambelang atau Kecamatan Sukatani.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Syamsul Falah mengatakan, Dewan juga membuat rekomendasi agar Bupati Bekasi Sa’duddin segera menerbitkan keputusan Bupati Bekasi mengenai pemekaran kabupaten dan membuat kelompok kerja persiapan pemekaran kabupaten. Kalangan Dewan juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengalokasikan dana dalam APBD-nya untuk membiayai pengkajian wilayah dan persiapan pemekaran kabupaten. Kabupaten Bekasi sudah pernah dimekarkan sekitar 13 tahun lalu, yakni dengan terbentuknya Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi sekarang memiliki 23 kecamatan, sementara Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan.
Fitria Kusumayanie
Sumber :
http://www.swaberita.com/2009/07/16/news/pemekaran-kabupaten-bekasi.html
16 Juli 2009
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Syamsul Falah mengatakan, Dewan juga membuat rekomendasi agar Bupati Bekasi Sa’duddin segera menerbitkan keputusan Bupati Bekasi mengenai pemekaran kabupaten dan membuat kelompok kerja persiapan pemekaran kabupaten. Kalangan Dewan juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengalokasikan dana dalam APBD-nya untuk membiayai pengkajian wilayah dan persiapan pemekaran kabupaten. Kabupaten Bekasi sudah pernah dimekarkan sekitar 13 tahun lalu, yakni dengan terbentuknya Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi sekarang memiliki 23 kecamatan, sementara Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan.
Fitria Kusumayanie
Sumber :
http://www.swaberita.com/2009/07/16/news/pemekaran-kabupaten-bekasi.html
16 Juli 2009
Wajah Baru Kabupaten Bekasi
Harusnya bisa maju dan makmur.Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai potensi yang sangat besar di sektor migas, pertanian, industri, dan pertanian. Luas areal yang sangat besar menyebabkan potensi tersebut kurang berkembang. Hal itu karena pemerintah memberikan fokus perhatian hanya kepada wilayah industri dan pertanian.
Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi, Komaruddin Ibnu Mikam, menjelaskan, potensi wilayah industri di Jababeka saja, memberikan kontribusi sebesar Rp 420 triliun per tahun. Sedangkan dari migas, potensinya sekitar 20 miliar per tahun. Nilai itu didapatkan dari pendapatan bagi hasil minyak dan gas bumi dari Blok Tambun dan Pondok Tengah, yang mencapai Rp 20 miliar.
''Kabupaten Bekasi seharusnya bisa lebih maju dan makmur,'' tutur Komaruddin kepada Republika.Komar mengatakan wilayah baru sangat potensial. Dari sektor ekonomi, misalnya, setoran pajak daerah ke pemerintah pusat sebesar Rp 4,7 triliun per tahun, tetapi yang dikembalikan sebagai dana ke daerah hanya Rp 700 miliar.
Lebih lanjut, Komar mengatakan, pemekaran yang dilakukan di Kabupaten Bekasi tersebut dapat menyebabkan perubahan perhatian dari pemerintah kabupaten. Hal itu, menurutnya, dapat digunakan sebagai alat lobi agar dana perimbangan yang diperoleh lebih besar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menyetujui agenda pemekaran wilayah. Pemerintahan baru yang akan dibentuk adalah Kabupaten Bekasi Utara, dengan letak jantung kotanya di Kecamatan Tambelang.Keputusan pemekaran wilayah itu telah disahkan dalam rapat Paripurna Dewan, Rabu (15/7).
Sesuai usulan panitia khusus (pansus) 50 yang membidangi masalah pemanfaatan tata ruang dan pemekaran wilayah. Terkait dengan pengesahan itu, pansus 50 merekomendasikan beberapa hal. Antara lain, mendesak Bupati Sa'duddin membentuk kelompok kerja pembentukan Kabupaten Bekasi Utara dan melakukan kajian teknis kewilayahan.
Panitia juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana dari anggaran perubahan tahun 2009. "Kami minta pemerintah daerah proaktif merealisasikan wilayah baru ini," katanya. Dengan disetujuinya Kabupaten Bekasi Utara, wilayah Kabupaten Bekasi semakin menyusut.
Awalnya, Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan dengan wilayah perbatasan Kota Bekasi (sebelah barat) dan Kabupaten Bekasi (sebelah timur).
Kini, wilayah Kabupaten Bekasi atau disebut wilayah induk terdiri atas 10 kecamatan, sementara Kabupaten Bekasi Utara ada 13 kecamatan.
Wakil Bupati Bekasi, Darip Mulyana, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 300 miliar untuk tahap persiapan awal pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Saat ditemui seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang, Rabu (5/8), Darip mengatakan, persiapan itu di antaranya pembangunan infrastruktur dan sarana fisik ibu kota kabupaten yang baru.Pada kesempatan yang sama,...
Sumber :
http://www.republika.co.id:8080/koran/128/67587/Wajah_Baru_Kabupaten_Bekasi
7 Agustus 2009
Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi, Komaruddin Ibnu Mikam, menjelaskan, potensi wilayah industri di Jababeka saja, memberikan kontribusi sebesar Rp 420 triliun per tahun. Sedangkan dari migas, potensinya sekitar 20 miliar per tahun. Nilai itu didapatkan dari pendapatan bagi hasil minyak dan gas bumi dari Blok Tambun dan Pondok Tengah, yang mencapai Rp 20 miliar.
''Kabupaten Bekasi seharusnya bisa lebih maju dan makmur,'' tutur Komaruddin kepada Republika.Komar mengatakan wilayah baru sangat potensial. Dari sektor ekonomi, misalnya, setoran pajak daerah ke pemerintah pusat sebesar Rp 4,7 triliun per tahun, tetapi yang dikembalikan sebagai dana ke daerah hanya Rp 700 miliar.
Lebih lanjut, Komar mengatakan, pemekaran yang dilakukan di Kabupaten Bekasi tersebut dapat menyebabkan perubahan perhatian dari pemerintah kabupaten. Hal itu, menurutnya, dapat digunakan sebagai alat lobi agar dana perimbangan yang diperoleh lebih besar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi menyetujui agenda pemekaran wilayah. Pemerintahan baru yang akan dibentuk adalah Kabupaten Bekasi Utara, dengan letak jantung kotanya di Kecamatan Tambelang.Keputusan pemekaran wilayah itu telah disahkan dalam rapat Paripurna Dewan, Rabu (15/7).
Sesuai usulan panitia khusus (pansus) 50 yang membidangi masalah pemanfaatan tata ruang dan pemekaran wilayah. Terkait dengan pengesahan itu, pansus 50 merekomendasikan beberapa hal. Antara lain, mendesak Bupati Sa'duddin membentuk kelompok kerja pembentukan Kabupaten Bekasi Utara dan melakukan kajian teknis kewilayahan.
Panitia juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana dari anggaran perubahan tahun 2009. "Kami minta pemerintah daerah proaktif merealisasikan wilayah baru ini," katanya. Dengan disetujuinya Kabupaten Bekasi Utara, wilayah Kabupaten Bekasi semakin menyusut.
Awalnya, Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan dengan wilayah perbatasan Kota Bekasi (sebelah barat) dan Kabupaten Bekasi (sebelah timur).
Kini, wilayah Kabupaten Bekasi atau disebut wilayah induk terdiri atas 10 kecamatan, sementara Kabupaten Bekasi Utara ada 13 kecamatan.
Wakil Bupati Bekasi, Darip Mulyana, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 300 miliar untuk tahap persiapan awal pemekaran Kabupaten Bekasi Utara. Saat ditemui seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang, Rabu (5/8), Darip mengatakan, persiapan itu di antaranya pembangunan infrastruktur dan sarana fisik ibu kota kabupaten yang baru.Pada kesempatan yang sama,...
Sumber :
http://www.republika.co.id:8080/koran/128/67587/Wajah_Baru_Kabupaten_Bekasi
7 Agustus 2009
Urgensi Pemekaran Kab. Bekasi sebagai Counter Magnet dari DKI Jakarta
Rencana pemekaran Kab. Bekasi menjadi Kab. Bekasi sebagai kabupaten induk dan kabupaten Bekasi Utara sebagai hasil pemekaran bermakna penting bagi DKI Jakarta. Khususnya Bekasi dalam konsep sebagai Counter Magnet. Menurut Bambang Tata Samiadji, Prinsip Dekonsentrasi Planologis adalah kota inti sebagai magnet besar kemudian di-counter dengan kota-kota satelit sebagai counter-nya. Itulah yang disebut dengan konsep Counter Magnet, yaitu analogi dari gaya tarik-menarik antar magnet, di mana kota-kota satelit itu dianggap akan dapat meng-counter kota inti. Dengan demikian pertumbuhan kota inti akan tereduksi akibat pengalihan
pertumbuhan ke kota-kota satelitnya.
Sejauh ini kita lihat betapa Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Tarumajaya yang bergandengan langsung dengan Jakarta Utara, lebih mirip Kota dan kampung. Dari Jakarta, lampu terang dan jalanan mulus. Tidak perlu tahu garis batas, cukup merasakan jalan rusak yang bikin suara gluduk-luduk di ban mobil kita. Nah, sudah sampailah kita di Kabupaten Bekasi.
Bila berdiri dari laut menghadap ke darat. Ke arah selatan. Ke kanan terang benderang, apalagi dengan pikuk Ancol-nya. Sementara ke kiri masih gelap gulita. Masih utan kali ya.
Saya mau bicara bahwa Kabupaten Bekasi selama ini belum bisa menjadi counter magnet bagi DKI Jakarta. Ah, alih-alih jadi penarik dan penyaing Jakarta. Yang ada orang Tarumajaya malah cari kerja ke Jakarta Utara. Gak cuma kerja. Tapi juga sekolah. Cari Pendidikan yang bagus pasti ke Priok atau Cilincing. Soalnya kalau mengandalkan Kab, Bekasi, orang Bekasi Utara harus ke Kota Bekasi atau Cikarang. Gak la yau…jauh betul!
Idealnya kan, ketika ada gerakan urbanisasi. Orang yang mau ke DKI Jakarta gak jadi. Malah nyangkut di Bekasi. Sehingga beban DKI Jakarta sebagai Kota inti pun bisa diringankan oleh Bekasi sebagai Kota Satelit.
idealnya kan gini…..
Gak perlu kerja di DKI. CUkup kerja di Babelan.
Gak perlu punya apartemen di Ancol Mansion. Karena Apartemen Muara Gembong pun gak kalah gengsi.
Gak perlu sekolah atau kuliah ke Priok. Karena di Babelan pun ada universitas berkualitas yahud.
Begitulah harapan saya untuk rencana pemekaran kab. Bekasi. Terjadi percepatan pembangunan. Akselerasi ! Pemekaran Kab. Bekasi Utara jadi counter magnet. Ngapain ke Jakarta. Mau ngerasain macet berjam-jam? Aih..amit-amit dah!
Nyari duit nggak perlu kerja di KBN. Atau di kawasan industri pulogadung.
Kan ada Marunda Centre atau kawasan industri di Muara Gembong. Yang pertama masih ada. Yang kedua di kepala saya.
Alhamdulillah….saya dengar kemarin informasi bahwa team Bappeda Kab, Bekasi sudah melakukan langkah. Membentuk Pokja. Walau jalan masih panjang, namun usaha untuk memperbaiki kondisi harus tetap menjadi harapan……!
MAJU TERUS BEKASI……
komarudin ibnu mikam, sekretari jenderal Panitia Persiapan Pemekaran Kab Bekasi (P3KB)
Sumber :
Komarudin Ibnu Mikam.
http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/03/urgensi-pemekaran-kab-bekasi-sebagai-counter-magnet-dari-dki-jakarta/
3 November 2009
pertumbuhan ke kota-kota satelitnya.
Sejauh ini kita lihat betapa Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Tarumajaya yang bergandengan langsung dengan Jakarta Utara, lebih mirip Kota dan kampung. Dari Jakarta, lampu terang dan jalanan mulus. Tidak perlu tahu garis batas, cukup merasakan jalan rusak yang bikin suara gluduk-luduk di ban mobil kita. Nah, sudah sampailah kita di Kabupaten Bekasi.
Bila berdiri dari laut menghadap ke darat. Ke arah selatan. Ke kanan terang benderang, apalagi dengan pikuk Ancol-nya. Sementara ke kiri masih gelap gulita. Masih utan kali ya.
Saya mau bicara bahwa Kabupaten Bekasi selama ini belum bisa menjadi counter magnet bagi DKI Jakarta. Ah, alih-alih jadi penarik dan penyaing Jakarta. Yang ada orang Tarumajaya malah cari kerja ke Jakarta Utara. Gak cuma kerja. Tapi juga sekolah. Cari Pendidikan yang bagus pasti ke Priok atau Cilincing. Soalnya kalau mengandalkan Kab, Bekasi, orang Bekasi Utara harus ke Kota Bekasi atau Cikarang. Gak la yau…jauh betul!
Idealnya kan, ketika ada gerakan urbanisasi. Orang yang mau ke DKI Jakarta gak jadi. Malah nyangkut di Bekasi. Sehingga beban DKI Jakarta sebagai Kota inti pun bisa diringankan oleh Bekasi sebagai Kota Satelit.
idealnya kan gini…..
Gak perlu kerja di DKI. CUkup kerja di Babelan.
Gak perlu punya apartemen di Ancol Mansion. Karena Apartemen Muara Gembong pun gak kalah gengsi.
Gak perlu sekolah atau kuliah ke Priok. Karena di Babelan pun ada universitas berkualitas yahud.
Begitulah harapan saya untuk rencana pemekaran kab. Bekasi. Terjadi percepatan pembangunan. Akselerasi ! Pemekaran Kab. Bekasi Utara jadi counter magnet. Ngapain ke Jakarta. Mau ngerasain macet berjam-jam? Aih..amit-amit dah!
Nyari duit nggak perlu kerja di KBN. Atau di kawasan industri pulogadung.
Kan ada Marunda Centre atau kawasan industri di Muara Gembong. Yang pertama masih ada. Yang kedua di kepala saya.
Alhamdulillah….saya dengar kemarin informasi bahwa team Bappeda Kab, Bekasi sudah melakukan langkah. Membentuk Pokja. Walau jalan masih panjang, namun usaha untuk memperbaiki kondisi harus tetap menjadi harapan……!
MAJU TERUS BEKASI……
komarudin ibnu mikam, sekretari jenderal Panitia Persiapan Pemekaran Kab Bekasi (P3KB)
Sumber :
Komarudin Ibnu Mikam.
http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/03/urgensi-pemekaran-kab-bekasi-sebagai-counter-magnet-dari-dki-jakarta/
3 November 2009
Tambelang Calon Puspem Bekasi Utara
Pemekaran Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat ini diprediksi bakal segera terealisasi. Itu setelah pihak eksekutif menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi.
"Untuk pemekaran Kabupaten Bekasi sudah ditandatangani dan akan dibawa ke Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai seketaris daerah, sudah menandatangani hal itu," tegas Sekda Kabupaten Bekasi Dadang Mulyadi, didampingi Asda I Ahmad Kosasih.
Pria berkacamata tersebut berharap, pemekaran akan membawa dampak positif buat warga. Serta kemajuan untuk semua. "Tahapan untuk proses pemekaran sudah kita lakukan, surat sudah kita buat. Jadi kita tunggu saja," ujarnya.
Dadang menambahkan, wilayah yang dimekarkan akan menjadi Kabupaten Bekasi Utara. "Sesuai rekomendasi mencakup 13 kecamatan di dalamnya," pungkasnya.
Jika Pusat Pemerintahan (puspem) Kabupaten Bekasi terletak di Cikarang,lantas di mana puspem Kabupaten Bekasi Utara? Seketaris Komisi A, yang membidangi pemerintahan. Daeng Muhammad Aria Talagamanggung, mengatakan, "Sesuai rekomendasi, yang menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Bekasi Utara, terletak di Kecamatan Tambelang," ujarnya. Namun begitu. Ketua Fraksi PAN itu menegaskan hal itu bisa saja berubah. "Jika nanti dalam perkembangannya, berubah bisa saja. Namun yang jelas, sesuai rekomendasiyang telah dikeluarkan, puspem letaknya di Kecamatan Tambelang," jelas Daeng.
Daeng sendiri mengaku, daerah pemilihannya, termasuk dari 13 kecamatan yang menjadi wilayah dari Kabupaten Bekasi Utara, yakni Pebayuran, Kedung Waringin, Sukatani, Muara Gembong, Sukakarya dan Cabang Bungin.
"Untuk pemekaran, perlu saya tegaskan, kalau kita ini terus mengawal rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh dewan beberapa waktu lalu," ungkapnya, (dai)
Sumber :
Indo Pos, dalam :
http://bataviase.co.id/node/271880
20 Juni 2010
Sumber Gambar:
http://komaribnumikam.wordpress.com/2010/04/09/kab-bekas-bersiaplah-atau-tergilas/
Langganan:
Postingan (Atom)